ippkh. Maka dalam mekanisme baru yang sedang disiapkan, Ditjen Minerba yang langsung mengajukan dan berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. ippkh

Menurut Bahlil, IUP ini diberikan kepada pengusaha yang bisa langsung mengesekusi usahanya, akan tetapi jika kekurangan modal tentu harus segera mencari investor dan jangan terlalu lama. Dalam rapat uji administrasi. Data Umum Kepegawaian DISHUT Provinsi Kalimantan Tengah B. 4/pktl/ren/pla. Butuh Bantuan?Setelah 2 minggu berturut-turut mempublikasikan progress rehabilitasi DAS yang dilakukan oleh pemegang IPPKH yang melibatkan masyarakat, hari ini Senin (21/9), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menyelenggarakan Webinar terkait peran rehabilitasi DAS untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan. 251 hektare (ha). Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud diajukan kepada gubernur. Apabila Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan. Kerugian negara ini, menurut Setyawan, timbul akibat perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban dan tetap melakukan penjualan ore (bijih) nikel meski IPPKH telah dicabut. TPI Mengerus Kekayaan Konut ? Konut ,Minggu 7 Maret 2022 _ indeks. pranadipo. Pihaknya mencatat, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, jumlah IPPKH yang diterbitkan meningkat setiap tahunnya terutama untuk kegiatan pertambahan dan non pertambangan. 796,93 hektare. 2. a. Form II. Penggunaan kawasan hutan untuk sektor non-kehutanan dapat dilaksanakan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Sebanyak 78 izin diberikan ke perusahaan sektor batu bara. memperhatikan kriteria-kriteria ba ku minimal di. Untuk tujuan komersial luasnya 1:2 REBOISASI LAHAN KOMPENSASI Bagi IPPKH untuk. Terkait dengan upaya perbaikan lingkungan dan meminimalisir kerusakan ekosistem hutan akibat penambangan, maka para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berkewajiban melaksanakan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS. Data Pegawai yang Naik Pangkat Regular* C. Eksisting Pengembangan Lapangan Minyak Rawa dan Fasilitas Penunjangnya 13/1/IPPKH/A/2016 79. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: turunnya permukaan tanah; berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah; Larangan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi kegiatan. BPKP melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib bayar. Punya Konekasi luas. email : [email protected] 88 KALIMANTAN TENGAH Pacific. FHN Freeport Health Network. Kami adalah konsultan IPPKH yang melayani pengurusan IPPKH seluruh Indonesia, kami telah membantu banyak pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai kebutuhannya terkait penggunaan hutan, rehabilitasi DAS, maupun pemetaan. Kawasan hutan yang dapat digunakan dengan mekanisme PPKH adalah. Jika penggunaan kawasan hutan melebihi rencana yang telah dibayarkan, maka areal yang digunakan yang belum dibayar , harus segera dilunasi dihitung. Luas areal kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk IPPKH ini sekitar 340. 2 1. sumber foto : mediaindonesia Dalam UU. data pribadi pendaftar aplikasi pelaporan ippkh upload file ktp : upload file surat kuasa / siup : close . Eko. Komiu, a Central Sulawesi environmental non-government organization, calculated that irrecoverable land due to nickel mining until 2021 reaches 36 thousand hectares or about half the area of Jakarta. Alumni Fakultas Kehutanan UHO itu menegaskan, dirinya akan segera menindak lanjuti terkait dugaan kejahatan kehutanan PT BSJ. Izin itu terbit setelah penantian selama dua tahun sejak 2019, pasca adanya peralihan kewenangan. COM (04/11/2021) | PT Geo Dipa Energi kantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembukaan lahan hutan lindung di kawasan Gunung Patuha. PROVINSI. 52 MALUKU UTARA Gane Permai Sentosa, PT Operasi Produksi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya 91/1/IPPKH/PMDN/2017 479. Ketua Yayasan. Diantara tugas kontraktor dalam inventarisasi tegakan adalah menentukan ukuran dari tinggi dan diameter pohon. Pemegang IPPKH harus mematuhi kewajiban atas IPPKH yang diberikan oleh Negara salah satunya yaitu melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). N. Triliun Rupiah. Rumus yang digunakan adalah: Keuntungan = Total Penerimaan - Total Biaya. 18/1/IPPKH/PMDN/2015 1011. Membuat Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) melalui aplikasi. 5. id. Menteri Siti menekankan bahwa penentuan pola rehabilitasi dan pemilihan jenis tanaman menjadi penting. Jumlah penerbitan IPPKH per tahun dari tahun 1984 sampai dengan 2013 di Provinsi. Baru-baru ini, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat banyak perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI KAMI PADA NOMOR. Telpon/wa : 081279910832. 03/2021 ( PMK 61/2021 ). Hutan yang sudah berubah menjadi. Selain itu, terkait pemegang IPPKH, Ego menjelaskan reklamasi telah terlaksana lebih dari 31. Hutan (IPPKH). Kegiatan ini tidak bisa dilakukan dengan mengharap hasil. Karya Perintis Sejati 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 337,00 9. 2019/10/14 - 10:13 am. 2. February 2008. . Jika anda memiliki seputar pertanyaan tentang IPPKH silahkan konsultasikan kebutuhan anda melui kontak 0812-7991-0832 atau email [email protected] Ha yang terindikasi telah. Penerbitan IPPKH untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan selain kegiatan survei dan eksplorasi pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi adalah dengan kompensasi berupa lahan, yang dalam pemberiannya didahuluiPerubahan Fungsi Kawasan Hutan Wajib Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaatan Ruang. Bayar (WB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) dan Pelaporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara ONLINE; b. Law No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, salah satu syarat IPPKH adalah rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Luas IPPKH : 100 Ha b. Ini jelas pelanggaran pidana,". "Kita selalu mendorong kepada pemegang izin pertambangan untuk melakukan rehabilitasi DAS, Itu selama ini. co. Stelah link unduh muncul sesuai tipe dokumen yang diunggah, maka klik tombol "Close" untuk kembali ke halaman pengisian data profil perusahaan. Dana Bagi Hasil. Dimana pada 2018 IPPKH yang terbit sebanyak 49. idKriteria ketiga, IUP, IPPKH, dan RKAB ada, namun usahanya tidak kunjung dijalankan. Tahun Kedua dan seterusnya: Setiap tanggal terbitnya SK IPPKH dari Menteri Kehutanan • Baseline merupakan rencana PKH, Jadi pembayaran PNBP berdasarkan rencana, dan bukan menunggu realisasi PKH. Namun, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum mengajukan IPPKH, yaitu antara lain: Luas IPPKH untuk kegiatan pertambangan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin. "Dalam hal persiapan kegiatan land clearing untuk pengembangan proyek PLTP Patuha 2, langkah pengelolaan lingkungan dalam pembukaan lahan IPPKH Patuha 2 menjadi perhatian khusus Geo Dipa dalam. Menurut Bahlil, satgas tidak mau melakukan tindakan yang berdampak pada indikasi penzaliman kepada pengusaha. Pemegang izin adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidangBerdasarkan Permenhut No. Kementerian LHK berkomitmen mewujudkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan. ADVERTISEMENT. PT. "Jadi, kalau dilihat itu KLHK telah memberikan izin alih fungsi atas nama IPPKH meminjamkan atau menjual kawasan hutan, mengobralnya pada korporasi baik sawit, tambang dengan luas 56 ribu hektare hampir 90-an persen setara luas DKI,". Terdapat indikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Kawasan Hutan seluas ± 5,2 juta Ha dengan IUP Tambang dalam Kawasan Hutan Indikasi Bermasalah seluas ± 4,7 juta Ha dikarenakan belum memiliki IPPKH ataupun nama perusahaan IUP tidak sesuai dengan nama perusahaan pada IPPKH. June 22, 2022 June 20, 2022 by. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) harus melakukan dua kewajiban terkait dengan reklamasi hutan bekas tambang dan rehabilitasi daerah aliran (DAS). Demikian disampaikan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada detikFinance, Rabu. 087 IUP dengan total luas lahan 3. Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem. Hery menjelaskan, berdasarkan hasil kajian, temuan Ombudsman RI terkait IPPKH terdiri dari aspek tata kelola dan pengawasan. Menurutnya, IPPKH PT GKP Nomor SK. 039 unit atau setara dengan 500. No Jenis Fasilitas Luas Fasilitas Bersama (Ha) Keterangan 3. 3. Namun jika izin diperoleh di pertengahan tahun, rencana penebangan dibuat setelah izin terbit sampai dengan bulan Desember. Pemberian IUP ini dimaksudkan sebagai hubungan hukum dalam pemanfaatan bahan tambang dalam tubuh bumi, sedangkan pemberian. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan yang telah disahkan oleh Wajib Bayar; d. Saat ini sedang diupayakan oleh satuan terkait untuk menyegerakan proses agar anggaran bisa. IUP dapat memperoleh pelayanan pemerintah dengan memenuhi tiga aspek, yaitu tidak tumpang. jasa pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan (ippkh) pertambangan & non pertambangan. 3. Rehabilitasi DAS wajib bagi pemegang IPPKH. Kawasan hutan yang dapat digunakan dengan mekanisme PPKH adalah. Pengertian IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna kepentingan. Di sisi lain, Ego menyampaikan masih ada sejumlah isu reklamasi yang perlu diselesaikan bersama, antara lain. Rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadidasar pengenaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan. Ciwidey, ruangenergi. 311. Data Pegawai yang Mendapatkan Gaji Berkala* D. April 24, 2022 inventarisasi tegakan. Data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan hingga maret 2019 mencatat ada, 84 izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk operasi produksi tambang dan non [email protected] SULAWESI TENGGARA Antam (Persero) Tbk. Izin Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Merupakan izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu. 528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 dilampiri dengan Peta IPPKH Skala 1 : 50. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; d. REKLAMASI HUTAN (di DALAM areal IPPKH) Bagi IPPKH yang berada pada Provinsi dengan luas kurang dari 30% (Lampung, Jawa, dan Bali). Problem pencabutan perizinan dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara (Minerba), kehutanan hingga perkebunan, yang dilakukan pada awal tahun ini oleh pemerintah masih menyisakan sejumlah permasalahan hukum serius. Jadi, tanggung jawab PT. 27/MENLHK/SETJEN/ KUM. Dengan kata lain, tidak ada bentuk pengawasan lain di luar proses pengajuan IPPKH. Respon buruk dari pemegang IPPKH terhadap kebijakan PKH menunjukkan bahwa kebijakan PKH gagal mencapai tujuan. Roshini Indonesia sudah jelas ditetapkan sebagai tersangka kejahatan lingkungan tanggal 28 juni 2019 karena korporasinya membabat hutan lindung. Di lahan yang bermasalah saat ini, ia melanjutkan, pihaknya telah melakukan ganti tanam tumbuh lahan sejak 2019. April 06, 2022 hutan , ippkh , konsultan , ppkh , tata batas. KebijakanPenggunaan Kawasan Hutan • KewajibanPemegang IPPKH • Kriteria Areal terganggu yang harusdireklamasi DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN February 1999 February 2008 March 2000 January 2002 May 2007. Kedua perusahaan diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Pun demikian, perusahaan-perusahaan tambang tersebut sudah seharusnya tetap memiliki IPPKH. Sanksi Administratif Tunduk terhadap ketentuan kewajiban pemenuhan IPPKH dalam kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, maka sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi. 224. PT. co. Namun berdasarkan Permenhut No. Peraturan Terkait : 2016/10/17 - 09:49 am Surat Penyampaian Laporan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan semesteran (6 bulanan) secara On-Line (S. 0/8/2019 tanggal 9 agustus 2019Banten (ANTARA) - PT Wana Inti Kahuripan Intiga (PT WIKI) mengadukan atas terbitnya beberapa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam area kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) milik PT WIKI, kepada Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budi Djiwandono, di Jakarta, Senin (9/01/2023). IPPKH dalam peraturan terbaru disebut dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. 22 hectares. c. 50, 2019 sebanyak 66. Timber cruising dilakukan oleh GANISPHPL Perencanaan Hutan. Hutan (IPPKH) • Untuk data isian Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) diisi atas pembayaran PDRD kepada Pemerintah Daerah selain PBB secara total (agregat) • Untuk data isian Biaya CSR, diisi sesuai dengan total biaya program CSR • Untuk data isian Dana Jaminan Reklamasi, diisi sesuai dengan danaperaturan menteri kehutanan republik indonesia nomor : p. Eko berpengalaman lebih dari 4 tahun di Bidang Perencanaan Hutan, Drone Mapping, Sustainable dan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan. panas bumi. March 2000. Berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 55. 57 8 SULAWESI TENGAH Bintangdelapan Mineral Blok II, PT (Bintangdelapan Wahana, PT) Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya 4/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 127. dengan pengolahan data citra satelit dengan metode klasifikasi vegetasi. Jakarta -. Hingga saat ini, total IPPKH yang masih aktif sebanyak 1. Jumlah pelepasan IPPKH di era Jokowi terbilang cukup besar. Tahapan penyusunan rencana penebangan pada IPPKH sebagai berikut: Melaksanakan Timber Cruising (TC) 100% atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan. 576/Menhut-II/2014 seluas tujuh ratus tujuh dan sepuluh perseratus hektare diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 2014. Dadang Furqon. "Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. Menyelesaikan tata batas areal IPPKH; menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH; Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50. 4. Pengertian Hutan Primer. Satu periode IPPKH bisa terdiri atas satu atau beberapa daur, tergantung jenis tanaman yang dikembangkan dalam IUPHH. Bersama-sama dengan hutan produksi, terdapat izin lain yang disebut diatas yaitu izin pinjamn pakai kawasan hutan (IPPKH) dan yang terbaru adalah perizinan berusaha pada kegiatan Perhutanan Sosial. Pada Senin (10/1/2022), Bahlil menandatangani 19 surat pencabutan IUP, yang terdiri dari 13 IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan 6 IUP Operasi Produksi Batu. Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan dari pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang seperti lahan jalan tol, jalan umum, jaringan. IPPKH non-tambang meliputi kegiatan seperti pembangunan jalan dan jaringan komunikasi. Tahun Kedua dan seterusnya: Setiap tanggal terbitnya SK IPPKH dari Menteri Kehutanan • Baseline merupakan rencana PKH, Jadi pembayaran PNBP berdasarkan rencana, dan bukan menunggu realisasi PKH. Skema hutan sosial telah mulai diterapkan sejak tahun 1989 dalam berbagai bentuk di Indonesia. KAMIRZU for the. Periode IPK : Tahun 2019 seluas 78,27 Hektar e. FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGANGKUTAN & PENJUALAN : DAN KAMI JUGA MELAYANI: JASA PEMBUATAN DOKUMEN RENCANA KERJA & ANGGARAN BIAYA (RKAB/ERKAB) PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERBA. Punya Konekasi luas. 000 Ha di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang didalamnya terdapat area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 41 tahun 1999 dan PP No. Identifikasi Desa-Desa Dalam Kawasan Hutan; Berdasarkan hasil identifikasi desa-desa di dalam kawasan hutan, diperoleh data sebanyak 308 desa berada dalam kawasan hutan, dengan rincian : Desa-desa dalam kawasan Hutan Produksi Konversi = 169 desa. 15/VII-PKH/2012. Sanksi Bagi Perizinan Usaha Pemanfaatan Hutan yang melanggar. Biasanya IPPKH dipakai dalam bidang Minyak & gas bumi, mineral & batubara,. Laporan hasil penataan batas calon area PPKH beserta peta lampirannya yang sudah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang; c. 18/Menhut-II/2011 dan SK IPPKH No. 2 1. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI TAMBANG DAN NON TAMBANG S/D NOVEMBER 2021 (AKTIF) No. Mengetahui itu, Reki mencoba menolak rekomendasi IPPKH MBJ melalui surat No 100a/XI-2017 sekaligus mengirimkan surat kepada Menteri KLHK perihal penolakan pembangunan jalur pengangkutan batubara. – ketenagalistrikan. Daftar Lokasi IPPKH. PP. Diungkapkan Karliansyah, data IPPKH aktif di Provinsi Kalsel sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 93 unit dengan luas kurang lebih 56. 11. 4) Instansi pemerintah (Pusat, Dinas Provinsi, Balai dan KPH) Prestasi SIPUHH. Pertama, penundaan berlarut dalam IPPKH, Kedua, tidak seragamnya persyaratan permohonan rekomendasi Gubernur daerah mengenai IPPKH, lilkan bahwa IPPKH yang diatur dalam . 88/1/IPPKH/PMDN/2016 1. Telpon/wa : 081279910832. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutananmenggunakan IPPKH. email : info@kilausurya. 2. Oleh : Ajeng Dian Purbarani . izin pinjam pakai kawasan hutan untuk. Sementara IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan luas kurang lebih 11. 16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, IPPKH adalah izin. Siti Nurbaya memerintahkan tim pengendalian perizinan konsesi, penertiban dan pencabutan izin. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan lahan hutan ini bisa diketahui . Kami adalah konsultan IPPKH yang melayani pengurusan IPPKH seluruh Indonesia, kami telah membantu banyak pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai kebutuhannya terkait penggunaan hutan, rehabilitasi DAS, maupun pemetaan. SISTEM PELAPORAN BERKALA 6 BULANAN. jalan umum; e. Hutan memiliki sumber daya yang sangat kaya, untuk mengetahui kekayaan alam tersebut, maka perlu dilakukan langkah inventarisasi sumber daya hutan. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah termasuk izin yang penting bagi khalayak di bidang pertambangan ; minyak dan gas bumi. Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan PNBP-PKH dalam rangka optimalisasi PNBP-PKH;Luas IPPKH untuk kegiatan pertambangan pada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% dari luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau yang. -6 Pasal 10 (1) Biaya pelaksanaan evaluasi dibebankan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Kehutanan. IPPKH merupakan. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 24 Tahun 2010 tentang Penggu-naan Kawasan Hutan terdapat 2 (dua) tipe, yaitu non-komersial dan komersial, sehingga bila dihubungkan dengan Ob- Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Maksud dan tujuan dari kajian ini adalah memperoleh. 167 ha. IPPKH Operasi Produksi/Eksploitasi - Komoditas - Nomor - Tanggal - Jangka Waktu (tgl/bln/thn) - Luas (ha) * HL * HPT * HP * HPK - SK Perpanjangan IPPKH Operasi Produksi/Eksploitasi (*jika ada) Nomor & TanggalP. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. Wisnu Mandiri Batara (WMB) yang merupakan salah satu tambang yang beroperasi di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara diduga menambang tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Sabtu 27 Februari 2021. reklamasi hutan yang utamanya menyangkut . jasa pembuatan laporan studi kelayakan fs (feasibility study).